Dalam sistem hukum sebuah negara, peran masyarakat sangatlah penting dalam mengawasi instansi penegak hukum. Peran ini tidak hanya sebagai bentuk kontrol sosial, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, masyarakat memiliki peran krusial dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. “Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum,” ujarnya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan masukan dan saran kepada instansi penegak hukum jika menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum.
Selain memberikan masukan, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi terbesar dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia.
Namun, perlu diingat bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap instansi penegak hukum, masyarakat juga harus memahami batas-batas yang ada. Menurut Yenti Garnasih, seorang aktivis hak asasi manusia, “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia.”
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Masyarakat yang aktif dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum adalah cermin dari kesadaran hukum yang tinggi dan komitmen terhadap supremasi hukum.”