Tantangan dalam melakukan pengawasan instansi di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memiliki berbagai masalah dalam hal pengawasan terhadap instansi pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan terhadap instansi di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi dan kebocoran anggaran yang terjadi di berbagai level pemerintahan.” Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi-instansi yang rentan terhadap praktik korupsi.
Salah satu tantangan lainnya dalam melakukan pengawasan instansi di Indonesia adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hanya sebagian kecil instansi pemerintah yang benar-benar mengungkapkan informasi keuangan mereka secara terbuka. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan instansi tersebut.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan instansi di Indonesia. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, “Kita masih kekurangan SDM yang berkualitas dan memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap instansi-instansi pemerintah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan juga masih terbilang minim di beberapa instansi pemerintah.”
Namun demikian, tidak ada yang tidak mungkin untuk mengatasi tantangan dalam melakukan pengawasan instansi di Indonesia. Dengan kerja keras, komitmen yang kuat, dan sinergi antara lembaga pengawas dan instansi pemerintah, diharapkan pengawasan terhadap instansi di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, “Pengawasan yang baik merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik kepada masyarakat.”
Dengan semangat yang tinggi dan kesadaran akan pentingnya pengawasan instansi, diharapkan Indonesia dapat terus melakukan perbaikan dalam hal pengawasan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan akuntabel.