Peran evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Menurut Mardiasmo (2016), evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang tidak bisa diabaikan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, peran evaluasi kebijakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.
Salah satu manfaat dari evaluasi kebijakan adalah sebagai alat untuk mengukur kualitas kebijakan publik yang telah diterapkan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat ataukah masih perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan kualitasnya.
Menurut Dedy Permadi, seorang ahli kebijakan publik dari Universitas Indonesia, evaluasi kebijakan juga dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah yang lebih tepat dalam merancang kebijakan di masa depan.
Dalam konteks global, evaluasi kebijakan juga dianggap penting. Menurut Raymond Saner, seorang pakar evaluasi kebijakan dari Graduate Institute of International and Development Studies, evaluasi kebijakan dapat membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik mereka dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran evaluasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik sangatlah penting. Melalui evaluasi yang sistematis dan terencana, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga, upaya untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan publik harus terus dilakukan melalui evaluasi yang baik dan berkala.