Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah instansi pemerintahan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Namun, seringkali transparansi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap instansi agar transparansi dapat meningkat.
Menurut pakar tata kelola pemerintahan, Dr. Sinta Dewi, “Meningkatkan transparansi melalui pengawasan instansi merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan good governance di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang baik, instansi akan terdorong untuk lebih transparan dalam setiap tindakan yang dilakukan.”
Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ani, seorang aktivis anti korupsi, yang mengatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan instansi pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja instansi tersebut.”
Penggunaan teknologi juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan transparansi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan instansi. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Namun, pengawasan terhadap instansi juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, “Pengawasan terhadap instansi harus dilakukan secara objektif dan independen. Hanya dengan demikian, transparansi yang diharapkan dapat terwujud.”
Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap instansi, diharapkan transparansi dapat meningkat dan akuntabilitas instansi dapat terjaga dengan baik. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan merasa lebih percaya terhadap pemerintahan.